Undangan 202  Penghargaan  Pemenang Jurnalistik klik disini Pengusulan Penerima Lysa klik disini Pengumuman 01 Seleksi Pejabat Eselon II klik disini 

Dapil DPR RI Harus Dirombak Agar Berkeadilan

Tanggal : 04 Dec 2016 21:35:31 • Penulis : admin • Dibaca : 1370 x


Batam, kpu, go, id – Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menegaskan salah satu elemen teknis pemilu yang harus diperbaiki adalah daerah pemilihan. Menurutnya format daerah pemilihan DPR RI yang selama ini menjadi lampiran undang-undang harus dirombak total agar lebih berkeadilan bagi pemilih dan kandidat.

“Jika kita berhasil memperbaiki wilayah pertarungan partai politik atau daerah pemilihan maka sesungguhnya kita telah berhasil menyelesaikan 40 persen dari keseluruhan permasalahan pemilu,” katanya saat memberikan paparan pada acara Rapat Koordinasi Bidang Teknis Kepemiluan di Kota Batam, Sabtu (3/12). Selain Masykurudin Hafidz, turut menjadi narasumber Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR Indra Fahlevi dan Komisioner KPU RI Ida Budhiati.

Menurut Masykurudin Hafidz yang juga anggota Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Penyelenggaraan Pemilu, Rancangan Undang Undang Penyelenggaraan Pemilu yang kini tengah dibahas di DPR belum mencerminkan keadilan sebagai salah satu prinsip utama dalam pemilu. Masih terdapat perbedaan jumlah penduduk yang signifikan terhadap harga kursi.  Masykurudin membandingkan kursi di dapil Kepulauan Riau dan dapil Jawa Barat III. Satu kursi anggota DPR di Kepulauan Riau mewakili 615 ribu penduduk, sementara di dapil Jawa Barat III, satu kursi DPR mewakili 323 ribu penduduk. “Jadi ada keterwakilan anak tiri dan ada keterwakilan anak emas. Ini yang harus kita perbaiki agar proporsional dan berkeadilan,” tegasnya.

Terkait dengan sistem pemilu yang dituangkan dalam RUU Pemilu, yaitu terbuka terbatas, menurut Masykurudin sama saja dengan sistem proporsional tertutup. Sebab suara pemilih hanya diberikan kepada partai politik dan penentuan calon terpilih menjadi kewenangan partai politik. Menurutnya kelemahan yang terdapat dalam sistem proporsional terbuka tidak akan selesai dengan mengembalikannya menjadi sistem proporsional tertutup. Justeru kelemahan-kelemahan sistem proporsional terbuka itu yang mesti diperbaiki seperti mengatasi politik transaksional dan meningkatkan akuntabilitas partai politik.

“Yang harus kita perbaiki adalah metode pencalonan dan penegakan hukumnya,” ujar Masykurudin. Metode pencalonan merupakan domainnya partai politik. “Penguatannya ada di situ. Partai bisa memperketat proses pencalonan, misalnya untuk dapat menjadi kandidat, seseorang itu sudah aktif di partai dalam kurun waktu tertentu. Kalau ada orang yang punya uang datang dan minta menjadi caleg di nomor urut 1, ya jangan dikasih,” ujarnya.

Untuk ambang batas parlemen, Sekretariat Kodifikasi Undang-Undang Pemilu mengusulkan diturunkan dari 3,5 persen menjadi 1 persen. Menurut Masykurudin peningkatan ambang batas parlemen gagal menyederhanakan parpol. Justeru suara terbuang atau suara yang tidak terkonversi menjadi kursi bertambah.

Sementara Indra Fahlevi mengingatkan pembuat undang-undang perlu mengantisipasi terjadinya kasus satu pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. “Konstalasi politik saat ini memberi peluang munculnya kasus calon tunggal dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Itu harus diantisipasi dari sekarang. Jangan seperti pilkada, setelah kasus muncul kemudian undang-undang diubah untuk mengatasinya,” ujar Indra.

Indra juga mengkritisi tujuan dari Rancangan Undang Undang Pemilu yang pada beberapa bagian bertentangan dengan implementasi teknisnya. Stabilitas dan efektivitas pemerintahan yang menjadi tujuan RUU Penyelenggaraan Pemilu melalui sistem kepartaian yang efektif di parlemen sulit dicapai dengan format dapil berkursi 3 sampai 10 kursi untuk DPR dan 3-12 kursi untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. “Kalau mau menginginkan sistem kepartaian yang efektif sebaiknya alokasi kursi per dapil didesain antar 3-6 kursi per dapil atau 3-7 kursi tetapi konsekuensinya jumlah dapil akan bertambah banyak,” jelasnya.   

Untuk penentuan alokasi kursi, RUU Penyelenggaraan Pemilu menetapkan metode divisor saint lague yang dimodifikasi. Berdasarkan simulasi yang dibuat Sekretariat Bersama Kodifikasi RUU Penyelenggaraan Pemilu, metode divisor saint lague yang dimodifikasi menguntungkan partai besar dan merugikan partai menengah. Dengan menggunakan dasar perhitungan hasil perolehan suara pada pemilu 2014, penggunaan metode saint lague yang dimodifikasi untuk mengalokasikan kursi ke setiap partai secara nyata menguntungkan tiga partai besar, yaitu PDIP, Golkar dan Gerindra, sementara tujuh partai lainnya mengalami pengurangan jumlah kursi.

“Inilah yang disebut rekayasa sistem pemilu. Tidak ada yang salah di sini. Tergantung kita mau memilih yang mana,” ujar Masykurudin Hafidz. (Gebril/red. FOTO KPU/Erland/Hupmas)

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://www.kpu-sumbarprov.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://www.kpu.kepriprov.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://kpud-baliprov.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kpu-kalbarprov.go.id/
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://www.kpu-kaltimprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://kpud.sulselprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...