Und 540 Bimtek Silon Klik di sini SE 1299 Pengusulan PNS Dpk klik di sini Update Parpol Mendaftar Klik di sini Und SE 1166 Lap Website klik di sini 

KPU Upayakan Tata Kelola Pemilu Lebih Terbuka

Tanggal : 04 Dec 2016 15:22:41 • Penulis : admin • Dibaca : 1914 x


Batam, kpu, go, id Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay mengatakan KPU dalam mengelola tahapan pemilu dan pemilihan berupaya lebih terbuka dan transparan. KPU menggunakan berbagai aplikasi sistem informasi untuk menyampaikan hasil kerja KPU kepada publik. Keterbukaan itu penting untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas kerja penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

“Untuk pilkada 2017, semua informasi yang dibutuhkan publik kita sediakan di web info pilkada,” kata Hadar Nafis Gumay pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Pilkada 2016 di Kota Batam, Jumat malam (2/12). Saat ini, kata Hadar, secara bertahap informasi di dalam website info pilkada 2017 terus dilengkapi sebagai bagian dari keterbukaan informasi kepada publik seperti informasi badan adhoc, informasi tentang nota perjanjian hibah daerah atau anggaran pilkada, informasi pencalonan, informasi kampanye dan informasi sengketa pencalonan.

Selain meningkatkan keterbukaan, kata Hadar, kecakapan penyelenggara pemilu dalam mengelola tahapan juga harus terus ditingkatkan. Apalagi tantangan dan volume pekerjaan KPU pada tahun mendatang akan lebih berat. Pada tahun 2007 dan 2018, KPU akan menghadapi dua agenda besar. Pada awal tahun 2017, tepatnya 15 Februari akan digelar pemungutan suara untuk 101 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pada pertengahan tahun 2017, KPU akan disibukkan dengan tahapan awal pemilu serentak 2019.

“Pemilu serentak 2019 itu sudah pasti sehingga volume pekerjaan kita akan lebih berat. Apalagi tahun 2018 akan berhimpitan pula penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Verifikasi dan pencalonan itu merupakan tahapan krusial. Karena itu kita harus lakukan persiapkan dari sekarang, termasuk meningkatkan kecapakan penyelenggara,” ujar Hadar.

Jajaran KPU kata Hadar perlu melihat secara kritis kinerja penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Dengan demikian dapat diidentifikasi kelebihan, dan kekurangan serta perbaikan yang mesti dilakukan di masa mendatang.  “Di tingkat daerah belum banyak dilakukan kegiatan-kegiatan diskusi, focus group discussion (FGD), pelatihan dan supervisi. Padahal itu sangat diperlukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dalam mengelola tahapan,” kata Hadar.

Kepala Biro Teknis dan Hupmas Sigit Joyowardono menegaskan bahwa divisi teknis merupakan jantungnya pemilu. Karena itu pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan teknis kepemiluan harus dilaksanakan dengan cermat dan profesional. Disamping jantungnya pemilu, kegiatan teknis kepemiluan juga mengandung potensi masalah yang besar. “Makanya dalam forum evaluasi ini kita identifikasi problem yang terjadi di lapangan. Masukan dari daerah sangat diperlukan untuk peningkatan kualitas pengelolaan tahapan ke depan,” ujarnya.

Meski KPU disibukkan dengan agenda pilkada 2015, 2017 dan dan 2018, Sigit mengingatkan agar jajaran KPU tidak mengabaikan agenda besar pemilu serentak 2019. Konstruksi regulasi pemilu 2019 akan mengalami banyak perubahan. Hal itu akan berdampak pada beban kerja KPU dalam menjabarkan regulasi pemilu yang baru tersebut ke dalam bentuk peraturan teknis untuk setiap tahapan. “Kita tidak boleh larut dengan pilkada. Jangan lupa agenda besar pemilu serentak 2019. Masalah-masalah yang berpotensi terjadi di 2019 harus kita antisipasi dari sekarang,” ujarnya. (Gebril/red. FOTO KPU/Erland/Hupmas)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...