SE 472 UD dan UKPPI klik disini SE 3 Laporan Prestasi melalui ELapkin klik disini Hasil Tes Wawancara Seleksi Terbuka Eselon II klik disini

Seruan Demokrasi dari Mimbar Upacara

Tanggal : 01 Dec 2016 09:29:36 • Penulis : admin • Dibaca : 760 x


Suatu hari, ketika saya sedang menulis artikel untuk dikirim ke koran, saya terbentur data. Saya cari di google tidak ketemu angka validnya. Ada tetapi terdapat perbedaan. Bagaimana mungkin data yang merupakan fakta berupa angka-angka bisa berbeda. Tidak mungkin. Mungkin saja itu memang datanya, tetapi belum seratus persen. Atau hanya data sampel yang diambil dari beberapa lokasi. Belum tentu menggambarkan hasil yang sesungguhnya. Belum bisa dijamin seratus persen benar. Apalagi di dunia maya sering lalu lalang semua informasi. Ada yang benar. Tetapi tidak sedikit yang salah.

Ketika terbentur data yang saya cari itulah datang seorang kawan Ferdian membawakan satu buah buku berjudul Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2015. Buku ini diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Isinya, data dan fakta berupa angka-angka yang menggambarkan hasil pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan tahun 2015. Akhirnya buku tersebut menyelamatkan saya dari hambatan data. Segera setelah mengetik data-data yang diperlukan, lalu dikirimkan ke koran. Beberapa hari kemudian tulisan berjudul Rumah Pintar Pemilu dimuat di koran. 

Membaca data yang terdapat di buku Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2015 tersebut, saya berkesimpulan bahwa dengan ragam entitas masyarakat turut serta dan berpengaruh kepada tingkat partisipasi pemilih. Misalnya, partisipasi pemilih di pilkada serentak 2015 yang beragam. Untuk Sumatera Barat, partisipasi pemilih tertinggi dicapai Kabupaten Dharmasraya, yakni 72,90 persen. Partisipasi pemilih terendah di Kabupaten Padang Pariaman, yakni 53,86 persen. Tingkat partisipasi pemilih pada pilgub Sumbar 58,65 persen.

Fluktuatif partisipasi pemilih juga terjadi pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD lebih tinggi daripada pemilihan presiden dan wakil presiden. Kadang angka partisipasi pemilih tinggi, lima tahun berikutnya belum tentu. Bisa lebih tinggi, atau justru semakin rendah.

Bila partisipasi pemilih tinggi semua pihak bisa mengklaim bahwa itu hasil kerja keras mereka. Bila partisipasi pemilih rendah, biasanya yang menjadi sasaran kesalahan lebih dikaitkan dengan penyelenggara pemilu. KPU begini, KPU begitu, dan lain-lain. Tidak ada yang berusaha menyalahkan diri sendiri, sebagaimana berlomba-lomba mengklaim kesuksesan diri sendiri. Satu jari mengarah kepada orang lain, tetapi hakikatnya tiga jari mengarah kepada kita.

Sesederhana itukah persoalannya? Sama halnya dengan demokrasi yang bagi sebagian orang menganggap bahwa itu adalah sistem terbaik di antara sistem terburuk yang ada di dunia ini. Setiap sistem yang dianut oleh suatu bangsa/negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Partisipasi adalah soal rasa. Bila enak orang akan melirik. Dalam hitungan menit akan segera ludes. Habis. Bila rasa tidak enak? Sampai tengah malam pun orang enggan datang.

Soal rasa dalam demokrasi yang mensyaratkan partisipasi pemilih secara langsung itu yang kompleks. Ada orang yang suka manis, ada yang suka agak asam. Ada yang suka pedas. Mungkin ada pula yang suka pahit. Bila semua rasa itu dibawa oleh gerbong bernama partai politik, partisipasi pemilih akan meningkat. Kenapa? Dalam parpol tersebut ada yang memilih yang manis, asam, asin, pahit, dan rasa-rasa yang lainnya.

Rasa itu persoalan selera. Selera setiap orang sudah pasti berbeda. Motivasi orang untuk berpartisipasi dalam suatu pemilihan sudah tentu berbeda pula. Ada yang memilih karena hubungan kekeluargaan, simpatisan, ngefans, berhutang budi, balas jasa, visi dan misi, program kerja. Itulah harapan masyarakat yang ditumpangkan kepada yang akan dipilih. Harapan adalah mimpi dan cita-cita dari yang menitipkan satu per satu suara di bilik suara untuk memilih calon pemimpin yang menyuarakan aspirasinya.

Bila partisipasi pemilih tidak sesuai harapan, siapa yang perlu disalahkan? Salahkan saja diri sendiri. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Bila ia penyelenggara pemilu, sudahkah sebagai penyelenggara pemilu melakukan sosialisasi yang aktif dan inovatif merayu masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara? Bila ia partai politik, sudahkah calon yang ditawarkan kepada masyarakat adalah calon yang berkualitas dan mampu menyuarakan aspirasi masyarakat? Hingga aspirasi yang disuarakan tersebut dirasakan bermanfaat oleh masyarakat?

Bila ia pemerintah, sudahkah pemerintah melindungi seluruh warga negara dengan keamanan, kestabilan ekonomi dan politik, dan kenyamanan untuk berekspresi dalam ruang lingkup demokrasi dan menjunjung hak asasi warga negara? Bila ia individu, sudahkah mempelajari dan menimbang dengan matang sebelum memutuskan di bilik suara kepada siapa satu suara itu akan ditumpangkan?

Penguatan Pemilih Pemula


Pada Triwulan terakhir tahun 2016 ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) di sejumlah daerah melakukan road show ke sekolah menengah atas atau sederajat. Bertindak menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah, membentuk kelas pemilu, dan melakukan sosialisasi serta mengajak para pelajar yang merupakan pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum 2019.

Kelompok pemilih pemula diyakini akan mampu mendongkrak tingkat partisipasi pemilih. Alasannya karena mereka yang baru pertama kali ikut serta dalam pemilihan cenderung antusias dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pemilih pemula lebih responsif untuk belajar tentang politik. Praktek sederhana dari pemilihan yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebenarnya sudah mulai dilakukan di sekolah menengah atas dan sederajat. Misalnya, dalam pemilihan ketua OSIS.

Ketika KPU melaksanakan pemilihan umum tahun 2004 dengan keterlibatan masyarakat sebagai pemilih secara langsung, di tahun itu pula pemilihan ketua OSIS di sekolah saya mulai mempraktekkan pemilihan secara langsung. Sederhananya, ada tahapan pendaftaran calon, verifikasi pencalonan, penetapan calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan calon sebagai ketua OSIS terpilih.

Dalam pembelajaran demokrasi dan politik, praktek-praktek sederhana dalam pemilihan ketua OSIS dan sejenisnya penguatan dan peran serta pemilih pemula itu yang harus diperkuat. Caranya dengan menggalakkan praktek demokrasi secara sederhana tersebut dalam memilih regenerasi dan kepemimpinan di organisasi OSIS. Tentunya dengan aman, damai dan tanpa harus diwarnai dengan kekerasan. Sebagaimana gejolak politik yang kadang muncul pasca pemungutan suara sebagai bentuk kekecewaan dengan hasil perolehan suara.

Praktik demokrasi di sekolah perlu memunculkan keteladanan dalam pemilihan. Sehingga layaknya sebuah pemilihan umum, prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hendaknya menjadi tonggak penguatan peran pemilih pemula dalam konteks partisipasi. Harapan dan tren meningkatnya partisipasi pemilih juga tertumpang pada pemilih pemula yang masih bersih dari intervensi politik manapun.(*) Oleh: M.Luthfi Munzir
 

* Tulisan ini diterbitkan di Kolom Komentar Harian Singgalang, Rabu (30/11/2016)

** M.Luthfi Munzir, (Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat)


Post Terkait

  • Mahasiswa Tata Kelola Pemilu Menikmati Perkuliahan Di UNPAD
    Tanggal : 2017-04-12 11:13:13

    Tidak terasa waktu begitu cepat, para pegawai negeri sipil (PNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) penerima beasiswa tata kelola pemilu ...Selengkapnya...


  • Rekayasa Sistem Pemilu
    Tanggal : 2017-03-30 09:57:57

    Pemilihan sistem pemilu menyongsong pemilihan umum serentak Tahun 2019 harus didasarkan pada studi empiris dari pemilu ke pemilu. Problem selanjutnya adalah penentuan varian sistem proporsional yang akan digunakan. Dalam penentuan varian tersebut, tentu saja harus dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden karena ...Selengkapnya...


  • Semangat Layani Publik dari PPID KPU Kabupaten Klaten
    Tanggal : 2017-02-24 17:03:05

    Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) ...Selengkapnya...


  • Pertarungan Pilkada 2017
    Tanggal : 2017-01-09 14:07:49

    Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia tahun 2017 akan dilaksanakan secara langsung dan serentak (rabu tanggal 15 Februari 2017) ...Selengkapnya...


  • Kekosongan Itu Masih Ada (Tinjauan UU Nomor 10 Tahun 2016)
    Tanggal : 2017-01-04 08:42:43

    Pemilihan Walikota dan Walikota Pematang Siantar susulan telah dilaksanakan pada tanggal 16 November 2016 yang lalu dengan sukses aman dan tertib. Sebagaimana diketahui Kota Pematang Siantar adalah salah satu dari 5 daerah di Indonesia yang ditunda pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2015. ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://www.kpu-sumbarprov.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://www.kpu.kepriprov.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://kpud-baliprov.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kpu-kalbarprov.go.id/
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://kpud.sulselprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...