Keluarga Besar Komisi Pemilihan Umum mengucapkan     Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 H        Mohon Maaf Lahir dan Batin        Sukseskan Pilkada Serentak Rabu 27 Juni 2018

  • Keluarga Besar Komisi Pemilihan Umum mengucapkan     Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 H        Mohon Maaf Lahir dan Batin        Sukseskan Pilkada Serentak Rabu 27 Juni 2018


Berita dan Tanggung Jawab Informasi Publik

Tanggal : 22 Nov 2016 12:54:44 • Penulis : admin • Dibaca : 1212 x


Oleh:
M. Luthfi Munzir
(Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat)

Bagi media dengan profit oriented, menampilkan berita dalam sudut pandang atau angle yang menarik minat pembaca adalah suatu keharusan. Bahkan wajib hukumnya. Adagium/pepatah, bila manusia digigit anjing adalah hal biasa, tetapi bila manusia menggigit anjing baru disebut berita yang menarik dan luar biasa. Mengambil sudut pandang yang menarik diyakini turut serta mendongkrak oplah harian media tersebut, khususnya media cetak.

Bagaimana dengan media online yang di era digitalisasi saat ini tumbuh bak jamur di musim hujan? Sama saja. Menyajikan berita, termasuk judulnya yang menarik, berbanding lurus dengan jumlah kunjungan ke situs, atau website media online tersebut. Bukan itu saja. Kecepatan, ketepatan dan keakuratan informasi dan data yang disajikan dalam bentuk berita kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting.

Saking derasnya arus informasi, Dahlan Iskan sampai menulis ungkapan, era tumbuh suburnya jaringan internet ke pelosok negeri sebagai banjir yang tidak mengenal musim; banjir informasi. Informasi lalu-lalang dimana-mana. Media sosial digandrungi oleh semua kalangan. Tua muda, kaya miskin, pekerja kantoran, wiraswasta, hingga pengangguran. Banjir informasi menyebabkan kita juga terdampak demam. Demam informasi.

Demam yang satu ini punya dua sisi yang saling bertolak belakang. Bila cermat, teliti, dan cek dan ricek tentang kebenaran informasi, maka ia bisa berdampak positif. Tetapi bila tidak pandai memilahnya dan melahap semua informasi yang datang, bisa berdampak negatif. Hadirnya media sosial dengan beragam nama aplikasinya merevolusi budaya masyarakat menjadi narsistis, hobi selfie, hingga publikasi dan sharing berita dan informasi.

Disadari atau tidak, status di media sosial yang diunggah hampir setiap detik, menit, jam, dan hari oleh jutaan masyarakat menjadikan posisi masyarakat yang bisa disebut para citizen jurnalism. Jurnalisme warga dalam konteks yang luas bisa berperan di ranah media sosial. Tidak lagi sebatas berita yang dibuat oleh wartawan media dan diberitakan di media online.

Bagaimana dengan media dengan public service oriented? Seperti media cetak atau elektronik semisal website instansi pemerintah? Sudut pandang seperti apa yang ditampilkannya? Hampir semua berita yang diproduksi oleh instansi 'plat merah' lebih menonjolkan sisi naratif, positif, atau datar. Angle seperti itu cenderung membentuk pencitraan positif. Salahkah? Sah-sah saja, selama yang diberitakan atau diinformasikan adalah kebenaran atau fakta. Bukan rekayasa, ilusi, atau mengada-ada. Namun yang terpenting, penyajian berita harus mengikuti kaidah dan etika jurnalistik.

Pemilihan angle hanya persoalan citarasa. Tetapi hal mendasar dari proses lahirnya sebuah berita yang kemudian dipublikasikan kepada masyarakat adalah menyajikan kebenaran dari peristiwa, kejadian atau suatu kegiatan. Itulah kemutlakannya.

Media Pembanding

Komisi Pemilihan Umum (KPU) misalnya, kehumasan atau bagian publikasi, pemberitaan atau hal yang sifatnya menyebarluaskan berita dan kegiatan institusi kepada masyarakat merupakan kewajiban. Karena tanggung jawabnya kepada masyarakat. Humas sebagai garda terdepan penyebarluasan informasi berperan layaknya jurnalis dalam suatu media. Bedanya, humas berada di bawah payung institusi pemerintah.

Meskipun peran jurnalisnya sama sebagaimana jurnalis dalam konteks media yang berkiblat kepada bisnis oriented, tetapi dalam beberapa hal tertentu jurnalis dalam konteks kehumasan suatu institusi pemerintah jelas berbeda. Pilihan kata dan kalimat yang digunakan dalam penyajian berita juga jelas berbeda. Satu fakta bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda antara jurnalis humas dan jurnalis media massa.

Bila media pada umumnya bisa menulis blak-blakan, menyayat, hingga membedah kelebihan, apalagi kekurangan suatu program atau kegiatan. Humas lebih menonjolkan sisi positif atau kelebihan dengan tetap memuat sisi kekurangan. Paling tidak dengan porsi yang lebih sedikit. Publikasi informasi yang diberitakan KPU harus pula menjunjung tinggi prinsip lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan mandiri. Adil memberitakan antara satu pasangan calon dengan pasangan calon lainnya.

Apakah dengan demikian humas instansi lebih mencari jalan aman dan membentuk pencitraan? Tentu tidak. Dalam konteks media yang lahir dari rahim institusi 'plat merah', maka masyarakat lah yang memberi masukan, saran, kritik, serta pengawasan. Termasuk di dalamnya pengawasan yang dilakukan oleh media dengan bisnis oriented. Titik temunya pada public service oriented, karena pada akhirnya disamping orientasi bisnis (bagi media massa), mereka sama-sama memiliki tanggung jawab kepada publik (bagi media yang dikelola humas instansi). Orientasi pelayanan dan menyampaikan kebenaran kepada masyarakat tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

Artinya, media suatu institusi sebagai partner dan pembanding dengan media yang lahir sebagai bisnis oriented. Muara akhir kedua media dengan latar belakang yang berbeda tersebut tetap sama; bertanggung jawab kepada masyarakat dengan menyajikan kebenaran. Publikasi informasi di instansi pemerintah bisa menjadi informasi pembanding suatu fakta dan kebenaran bagi media massa dengan bisnis oriented.

Masyarakat Berhak Tahu

Sejak Tahun 2015, KPU juga gencar mensosialisasikan pentingnya keterbukaan informasi publik. Lahirnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU adalah semangat lembaga penyelenggara pemilu untuk bisa tampil secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab kepada publik. Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Itu berarti, setiap lembaga/badan/instansi pemerintah wajib memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai ketentuan. 

Setiap tahapan pemilihan harus disosialisasikan kepada masyarakat dan merangkul masyarakat untuk terlibat/ikut serta mengawasi jalannya setiap tahapan. Paling tidak ada dua media yang bisa dijadikan sarana publikasi bagi KPU, yakni website KPU atau papan pengumuman yang terdapat di setiap satuan kerja KPU hingga ke tingkat kabupaten/kota. Jadi, tidak ada alasan bagi penyelenggara pemilu seperti KPU untuk tidak memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Bila kita mengakses situs www.kpu.go.id misalnya, di bagian kanan atas akan terlihat menu E-PPID KPU RI. Menu tersebut merupakan pelayanan informasi publik online. Ada tulisan jargon; siap-terbuka-berwibawa. Di menu tersebut bisa diakses kebutuhan informasi, seperti kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Masyarakat bisa mengakses kebutuhan informasi sesuai kategori yang ditentukan secara online, baik informasi yang dikuasai oleh KPU RI, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota.

Kemudahan akses dan pelayanan informasi publik dari lembaga/badan/instansi pemerintah sudah seharusnya menjadi tanggung jawab dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. KPU sudah membuktikan hal tersebut. Bila bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? (*)

Post Terkait

  • Penetapan Paslon Terpilih dan Sikap Demokrasi Terpuji
    Tanggal : 2017-05-03 12:56:59

    Namun ujian masih menanti KPU Musi Banyuasin di tahapan rekapitulasi, tanggal 23 Februari 2017 tersebut. Ternyata Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor 2 hadir dalam rapat pleno terbuka itu dan kemudian menyatakan tidak bersedia mengikuti rapat hingga tuntas ...Selengkapnya...


  • Mahasiswa Tata Kelola Pemilu Menikmati Perkuliahan Di UNPAD
    Tanggal : 2017-04-12 11:13:13

    Tidak terasa waktu begitu cepat, para pegawai negeri sipil (PNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) penerima beasiswa tata kelola pemilu ...Selengkapnya...


  • Rekayasa Sistem Pemilu
    Tanggal : 2017-03-30 09:57:57

    Pemilihan sistem pemilu menyongsong pemilihan umum serentak Tahun 2019 harus didasarkan pada studi empiris dari pemilu ke pemilu. Problem selanjutnya adalah penentuan varian sistem proporsional yang akan digunakan. Dalam penentuan varian tersebut, tentu saja harus dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden karena ...Selengkapnya...


  • Semangat Layani Publik dari PPID KPU Kabupaten Klaten
    Tanggal : 2017-02-24 17:03:05

    Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) ...Selengkapnya...


  • Pertarungan Pilkada 2017
    Tanggal : 2017-01-09 14:07:49

    Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia tahun 2017 akan dilaksanakan secara langsung dan serentak (rabu tanggal 15 Februari 2017) ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://www.kpu-sumbarprov.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://kpud-baliprov.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kpu-kalbarprov.go.id/
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://kpud.sulselprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...