Surat Sekjen 1090 klik di sini Undangan 445 Raker klik di sini SE 515 Paslon Perseorangan Pemilihan 2018 klik di sini  Surat 504 Perkembangn NPHD klik di sini 

Ketua KPU: Pertanggungjawaban Keuangan Sama Pentingnya Dengan Pengelolaan Tahapan Pilkada

Tanggal : 09 Nov 2016 09:00:28 • Penulis : admin • Dibaca : 1039 x


Bandung, kpu.go.id – Pengelolaan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus dipertanggungjawabkan. Walaupun pengelolaan anggaran Pilkada hanya bersifat administratif, pertanggungjawaban keuangan pilkada sama pentingnya dengan pengelolaan pelaksanaan tahapan pilkada itu sendiri, Selasa (9/11).

Menurut Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro, sekalipun KPU telah sukses melaksanakan seluruh tahapan pilkada dengan baik, namun terdapat permasalahan dalam mempertanggungjawabkan keuangan, maka sama saja tidak bisa dinilai sukses.

“Mengelola dan mempertanggungjawabkan dana pilkada itu sama pentingnya juga dengan pengelolaan pelaksanaan tahapan pilkada itu sendiri. Sekalipun kita telah sukses melaksanakan pilkada, tidak akan pernah sukses kalau kita masih punya masalah dalam pertanggungjawaban,” ungkap Juri.

Hal itu ditekankan Juri saat membuka Rapat Koordinasi, Rekonsiliasi dan Evaluasi Pengelolaan Dana Hibah Pilkada 2015, yang digelar di Bandung, 8-10 November 2016.

Juri mengingatkan, jangan sampai keberhasilan penyelenggaraan pilkada, mereduksi penilaian masyarakat terhadap KPU karena terdapat masalah di dalam mempertanggungjawabkan keuangan pilkada. Pun sebaliknya, KPU sukses dalam mempertanggungjawabakan keuangan pilkada, tapi tahapan pemilunya tidak sukses, maka juga akan terdegradasi.

“Jadi harus dipahami, bahwa apa yang kita kerjakan dalam melaksanakan tahapan pilkada, juga harus dibarengi dengan kesukseskan kita di dalam mempertanggungjawabkan keuangan pilkada,” kata mantan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Untuk itu, Juri menekankan seluruh peserta rakor pentingnya membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan meyakinkan. Sehingga akuntabilitas lembaga KPU dapat terus terjaga.

“Sudah banyak peraturan yang menjadi panduan, jadi tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak mempertanggungjawabakan secara administrasi. Ini penting,” tegas Juri.

Tahapan Pilkada Serentak 2015 telah berakhir di Tahun 2016. Namun demikian, secara administratif pengelolaan dana hibahnya, belum seluruhnya selesai dan terdokumentasi serta tercatatat dengan benar.

Wakil Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU, Yayu Yuliani, dalam laporannya mengungkapkan, evaluasi pelaksanaan Dana Hibah Pilkada 2015 menjadi hal penting untuk dilakukan. Karena adanya kendala-kendala yang masih tersisa di Tahun 2016.

“Sehingga dapat segera diambil langkah-langkah dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” ungkap Yayu.
Rakor yang diselenggarakan di Kota Kembang tersebut diikuti oleh Sekretaris dan Bendahara KPU yang menyelenggarakan Pilkada Tahun 2015, pejabat dan staf Sekretariat Jenderal KPU, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat dan undangan lainnya. (ook/red. FOTO: OOK/HumasKPU)

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...