SE 472 UD dan UKPPI klik disini SE 3 Laporan Prestasi melalui ELapkin klik disini Hasil Tes Wawancara Seleksi Terbuka Eselon II klik disini

Pemilih Pemula Tanpa e-KTP Dipastikan Masuk DPT

Tanggal : 07 Nov 2016 21:53:00 • Penulis : admin • Dibaca : 1346 x


PEMERINTAH memastikan pemilih pemula yang belum memiliki e-KTP saat pemutakhiran data akan tetap masuk daftar pemilih tetap (DPT) pilkada serentak 2017.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran (SE) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) membantu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) memastikannya. ”Pemda melalui Disdukcapil membantu KPUD dengan menerbitkan Surat Keterangan Telah terdata dalam Database Kependudukan bagi calon pemilih pemula yang belum memiliki e- KTP,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah kemarin.

Perlu diketahui, sebelumnya para calon pemilih pemula terancam tidak masuk DPT. Pasalnya, pemutakhiran data para pemilih pemula tersebut belum memiliki e-KTP. Zudan mengatakan surat keterangan tersebut akan diberikan bagi calon pemilih pemula yang pada 6 Desember 2016 sampai dengan hari pemilihan berusia 17 ta-hun.

”Surat itu menerangkan bahwa penduduk yang bersangkutan benar-benar terdata dalam kependudukan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada,” ujarnya. Dia mengatakan pengurusan surat keterangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan ataupun kolektif. Dalam hal ini, surat tersebut dapat diterbitkan setelah Disdukcapil menerima surat permohonan dari KPUD yang dilengkapi dengan daftar penduduk yang akan diterbitkan suratnya.

Kemudian sebagai upaya mempercepat layanan penandatanganan surat keterangan terdata dalam database kependudukan dapat ditugaskan kepada sekretaris dinas atau kepala bidang atas nama kepala Disdukcapil. ”Untuk Provinsi DKI Jakarta dapat ditugaskan pejabat dukcapil di kecamatan atau kelurahan atas nama kepala sudin dukcapil,” paparnya. Dia mengingatkan penerbitan surat keterangan dengan tanda tangan dan stempel secara pindai tidak diperbolehkan.

Mantan kepala biro hukum Kemendagri ini meminta Disdukcapil untuk bersungguhsungguh membantu KPUD, khususnya dalam melakukan pengecekan terhadap status domisili penduduk. Jika pada saat pencocokan dan penelitian ditemukan penduduk yang tidak masuk daftar pemilih dan belum ada di database mana pun, tapi secara faktual ditemukan di kabupaten/kota, maka Disdukcapil wajib melakukan pencatatan biodata dan penerbitan sesuai ketentuan berlaku.

Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno mengaku telah mengetahui adanya surat edaran Kemendagri. Dia mengatakan telah melakukan koordinasi dengan Disdukcapil DKI Jakarta berkaitan dengan hal ini. ”Jadi, dinas yang mengeluarkan surat tersebut,” ujarnya. Dia mengatakan, dengan adanya surat keterangan terdata dalam database kependudukan dapat memastikan penduduk tidak kehilangan hak pilihnya.

Pasalnya, hanya warga yang memiliki e-KTP yang dapat menjadi pemilih, sedangkan para pemilih pemula ini belum tentu ber-e-KTP saat pemutakhiran. ”Padahal pada hari H sudah berusia 17 tahun maka dapat menggunakan hak pilihnya.

Saya rasa ini bermanfaat,” ungkapnya. Terkait dengan kemungkinan penyalahgunaan, Sumarno mengatakan potensi itu selalu ada. Namun, dia menilai bahwa para petugas di lapangan merupakan tokoh masyarakat yang saling kenal. Tentunya hal ini dapat menjadi salah satu antisipasi. dita angga. Sumber: Seputar Indonesia

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://www.kpu-sumbarprov.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://www.kpu.kepriprov.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://kpud-baliprov.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kpu-kalbarprov.go.id/
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://kpud.sulselprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...