Pengumuman Perpanjangan Seleksi Eselon II.b klik di sini Surat 708 Pembentukan PPS Pilkada 2018 klik di sini Syarat Calon Anggota KPU klik di sini Und Bimtek Dapil klik di sini

KPU dan Keterbukaan Informasi Publik

Tanggal : 21 Oct 2016 16:53:43 • Penulis : admin • Dibaca : 2167 x


Oleh:
M. Luthfi Munzir
(Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat meraih peringkat satu kategori instansi vertikal pada penghargaan anugerah Keterbukaan Informasi 2016 yang diadakan Komisi Informasi, Kamis (8/9) di Padang. Sebelumnya, pada Selasa (15/12/2015) lalu, KPU RI meraih peringkat dua nasional sebagai lembaga non-struktural dalam hal keterbukaan informasi publik. Hal itu memberikan gambaran bahwa lembaga penyelenggara pemilu tersebut secara cepat mentransformasikan tanggung jawab kepada masyarakat dalam bentuk keterbukaan informasi publik.

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) 2010 di Sumatera Barat (Sumbar), akses mendapatkan informasi pemilu secara online masih terbatas. Termasuk di KPU kabupaten/kota. Hal itu tentu bisa dimaklumi, karena terbatasnya akses internet. Seiring dengan revolusi jaringan komunikasi dan digitalisasi yang sudah menjangkau hingga ke pelosok, keterbukaan akses informasi pun dituntut untuk berinovasi.

Itulah yang diterapkan KPU pada Pemilu 2014 dan Pilkada 2015. Masyarakat bisa dengan mudah mengakses data pemilih secara online, mengecek apakah namanya dan anggota keluarga yang sudah memiliki hak pilih sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Demikian halnya dengan hasil pemilu dan pilkada. Perkembangan datanya bisa dipantau secara online.

Sejak 2015, KPU gencar mensosialisasikan pentingnya keterbukaan informasi publik. Adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU adalah semangat lembaga penyelenggara pemilu untuk bisa tampil secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab kepada publik. Setiap tahapan pemilihan disosialisasikan kepada masyarakat dan merangkul masyarakat untuk terlibat/ikut serta mengawasi jalannya setiap tahapan.

Mulai dari pra-pemilihan yang ditandai dengan seleksi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, ada ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal ikut pada proses seleksi, atau mengawasi calon anggota KPU yang ditetapkan oleh tim seleksi dalam konteks tanggapan masyarakat terhadap calon anggota KPU. Demikian pula di saat seleksi anggota PPK, PPS dan KPPS. Verifikasi partai politik, pencalonan, masa kampanye, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilihan.

Secara kelembagaan KPU juga membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang membutuhkan informasi publik terkait peran KPU sebagai penyelenggara pemilu. Melalui layanan PPID ini, masyarakat yang membutuhkan informasi bisa mengajukan permohonan informasi secara langsung ke kantor KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota, atau permohonan informasi secara online (dengan e-mail, telpon, faxsimile). Semangat “Hak Masyarakat Untuk tahu” diterjemahkan KPU dalam konteks yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi publik.

Bila kita mengakses situs www.kpu.go.id, di bagian kanan atas akan terlihat menu E-PPID KPU RI. Menu tersebut merupakan pelayanan informasi publik online. Ada jargon; siap-terbuka-berwibawa. Di menu tersebut bisa diakses kebutuhan informasi, seperti kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Masyarakat bisa mengakses kebutuhan informasi sesuai kategori yang ditentukan secara online, baik informasi yang dikuasai oleh KPU RI, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota.

PKPU Nomor 1 Tahun 2015 menjelaskan, informasi yang wajib diumumkan secara berkala adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk diumumkan secara rutin, teratur, dan dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. Misalnya profil anggota KPU.

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta adalah informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Misalnya informasi terkait tahapan pemilu dan pemilihan gubernur, bupati atau walikota.

Informasi yang wajib tersedia setiap saat adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota serta telah dinyatakan terbuka untuk diinformasikan kepada masyarakat sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik.

Sedangkan informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Kenapa? Kategori informasi yang dikecualikan meliputi informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, atau informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi (Pasal 18).

Meski sudah memperlihatkan prestasi yang luar biasa, lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU harus terus memantapkan diri dengan keterbukaan informasi. Baik secara kualitas maupun kuantitas. Di era demokrasi saat ini, bukan hanya calon kepala daerah yang harus bisa meraih hati publik. KPU sebagai “penjaga gawang” proses demokrasi pun bisa turut andil untuk mendapatkan kepercayaan publik. Salah satu caranya adalah dengan tetap terbuka, transparan dalam hal keterbukaan informasi publik.

E-rekap (rekapitulasi elektronik) adalah bentuk transparansi yang akan diimplementasi pada pilkada serentak tahun 2017. Ketua KPU RI Juri Ardiantoro menyebut e-rekap dilakukan KPU sebagai upaya lebih lanjut dalam mengamankan suara pemilih sejak dari tingkat terbawah,  mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan dibawah, membangun keterbukaan dan penegakan hukum. (*)

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...