Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Kotamobagu tertinggi adalah ketika digelar Pileg (Pemilihan Legislatif/red. ) Tahun 2009 dengan angka 84,71 persen, diikuti Pilwako 2008 sebesar 84,66 persen. Setelah itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Parmas terendah adalah saat pelaksanaan Pilgub (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/red. ) Sulut 2015 kemarin, dimana Kota Kotamobagu hanya mencatat 53,41 persen. Padahal saat Pilgub ditahun 2010 parmasnya tercatat 63,70 persen.

Bicara parmas, sebenarnya bukan domain dan kreatifnya KPU saja dalam melakukan sosialisasi maupun pendidikan pemilih. Justru peran seluruh elemen masyarakat, media dan partai politik (parpol) juga menentukan. Sudah bukan rahasia lagi, hari ini kita masih temui masyarakat lebih memilih apatis, masa bodoh serta acuh tak acuh terhadap apapun yang namanya pemilihan umum. Bagi kelompok ini memilih atau tidak memilih sama saja, toh tidak mendapatkan apa-apa. Mencoblos atau tidak mencoblos daerah tidak maju, korupsi maupun pungli tetap saja semarak, dan program pemerintah hanya menguntungkan segelintir orang. Karena itu mereka memilih untuk tidak memilih.

Di bagian lain, parpol yang diharapkan bisa berperan strategis untuk meningkatkan parmas, tak bisa berharap banyak. Mereka hanya mengandalkan respon masyarakat agar mau memilih calon yang diusungnya. Di masa transisi sekarang ini, hanya sebagian kecil saja kualitas calon yang diusung parpol bisa mempengaruhi masyarakat, lainnya ditentukan oleh materi. Padahal, kalau saja parpol berinisiatif mengawal pemilih agar mau memilih, atau sekadar mengingat terkait daftar pemilih, pasti ada poin tersendiri buat parpol. Dan dipastikan ujung-ujungnya akan berdampak positif bagi dukungan masyarakat.

Kedua, selain harapan agar jalannya tahapan pilwako aman, lancar dan berintegritas, diharapkan terpilihnya pemimpin daerah hasil pemilihan yang bersih dari praktek money politics (politik uang). Karena itu KPU Kotamobagu berharap naiknya angka parmas di Pilwako 2018 nanti bukan lantaran ditopang praktek politik uang. Upaya penyelenggaraan pemilihan yang terbebas dari politik uang sebenarnya sudah gencar dikampanyekan KPU Kotamobagu sejak gelaran Pileg 2014, Pilpres 2014 dan Pilgub Sulut 2015 lalu.

Kekhawatiran tersebut rasanya beralasan bila merujuk pada hasil riset yang dilakukan kampus ternama di daerah ini yang hasilnya sungguh sangat mencengangkan. Hasil penelitian tahun 2015 itu menyimpulkan bahwa sebanyak 52,6 persen responden yang diteliti, menyatakan pemberian uang pada pelaksanaan Pilwako 2013, Pileg 2014, Pilpres 2014 serta Pilgub 2015, benar terjadi. Bahkan 38,3 persen responden mengakui kegiatan pemberian uang pada setiap momen politik kerap terjadi ⁽¹⁾.  Ini jadi tantangan tersendiri bagi KPU Kotamobagu menyambut Pilwako 2018.

Melawan Politik Uang (Mental Masyarakat)

Maraknya praktek politik uang dalam setiap pemilihan umum, sebenarnya bermuara dari mental masyarakat kita. Bagaimana parpol dan para calon mau berusaha bermain fair serta jujur, kalau ternyata masyarakatnya sendiri sudah bermental pengemis; “ada uang ada suara”.

Sudah menjadi pemandangan kita semua di Kota Kotamobagu pada setiap menjelang pemungutan suara, masyarakat sengaja membuka lebar-lebar pintu rumahnya, berkumpul di teras rumah sambil menanti kedatangan tim sukses, orang suruhan, maupun calon yang akan “membayar” suara-suara mereka. Bahkan tak sungkan-sungkan mereka ada yang sampai membentangkan spanduk; “menerima serangan fajar’ atau “ada uang ada suara” dan lain-lain. Tak soal berapapun nominalnya, jam berapa kedatangannya, mereka akan setia menunggu. Layaknya para pengungsi mereka menanti uluran tangan dermawan.

Lalu, bagaimana cara merubah paradigma dan mental masyarakat yang kadung sudah kronis seperti itu? Pertama, parpol wajib memilih calon berkualitas, berkredibilitas, serta berintegritas. Jangan sampai parpol asal memilih calon, apalagi kalau sampai memaksakan kader yang track record-nya buruk di mata masyarakat. Parpol juga harus rajin mensosialisasikan calonnya kepada masyarakat. Jangan sekali-kali berharap uang dapat memberikan jaminan bisa meraup untung atau dukungan.

Kedua, kepada para calon yang bertarung harus mampu menciptakan iklim kompetisi yang positif. Berikan pemahaman dan jangan ajarkan masyarakat berpolitik praktis uang. Ketiga, sikap tegas penegakkan hukum sebagai efek jera, baik kepada pemberi maupun penerima uang. Ini senada dengan pernyataan Pakar Politik Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono, bahwa ada tiga hal praktik politik uang menjadi tidak efektif; Pertama, karena kandidatnya hebat, baik, dan rakyat mencintainya. Kedua, pemilih loyal pada parpol. Jadi siapa pun yang diusung parpol, akan tetap dipilih. Ketiga sistem hukum serta moral hukum tegas dan kuat ⁽²⁾.

KPU Kotamobagu sendiri sudah berkomitmen akan serius menangani masalah politik uang di Pilwako 2018. Sudah tegas, Pasal 73 ayat 2 UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, menyatakan apabila ada kandidat dan atau tim sukses yang melakukan politik uang, maka atas rekomendasi Bawaslu, KPU bisa mendiskualifikasi kandidat tersebut. Artinya jika Bawaslu sudah menyatakan kandidat itu terbukti melakukan politik uang, KPU akan langsung mencoret. Ini bukan soal berani atau tidak, tapi soal penegakan aturan. KPU Kotamobagu komit menolak politik uang. “Jangan terima uangnya, laporkan pelakunya.” Kepada siapapun masyarakat, termasuk media, mari bersama-sama mengawasi jalannya Pilwako 2018 tanpa politik uang. Sudah waktunya kita melakukan gerakan moral melawan semua itu, lebih dari sekadar sosialisasi atau pendidikan pemilih.

Dimulai Dari Diri Sendiri

Kita semua menyadari bahwa praktek politik uang dalam setiap pemilihan memang sudah bukan lagi rahasia umum, karena itu kini saatnya meninggalkan jauh-jauh praktek curang dan tidak terpuji tersebut. Wikipedia menterjemahkan politik uang sebagai bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih, maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang.

Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus parpol menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Politik uang, seperti menyogok, memberikan imbalan termasuk transport, dan membeli suara, jelas dilarang. Ini tegas disebutkan dalam UU Pilkada Nomor 10/2016 yang menjadi dasar bagi Pilkada 2017 dan Pilkada selanjutnya. “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dnegan cara tertentu sehingga jadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, dipidana penjara 36 sampai 72 bulan atau denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar.” Bahkan tak hanya pemberi, penerima pemberian atau imbalan pun terkena sanksi sebagaimana pemberi.

Praktek politik uang dalam pilkada juga dapat dijerat KUHP Pasal 149 ayat (1) dan (2). Ayat 1 berbunyi "Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah.” Sedangkan ayat 2 mengatakan ”Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.”

Karena itu, dalam berbagai kegiatan menyongsong pemilihan umum, baik dengan parpol, masyarakat, maupun di acara-acara seperti bimbingan teknis serta sosialisasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), KPU Kotamobagu selalu mengingatkan untuk tidak main-main dengan politik uang.

Sebagai penyelenggara di tingkat bawah, PPK, PPS dan KPPS sangat menentukan baik-buruknya kualitas pemilihan. KPU Kotamobagu juga kerap menginstruksikan kepada seluruh anggota PPK, PPS serta KPPS untuk ikut mengawasi jalannya pemilihan, bila mendapati praktek politik uang segera laporkan ke Panwas atau aparat penegak hukum disertai bukti-bukti. Pertimbangannya, sebagai bagian dari masyarakat, KPU Kota Kotamobagu, PPK, PPS dan KPPS, wajib memberikan laporan bila ada kejanggalan dalam proses pemilihan.

KPU Kotamobagu bahkan tak henti-hentinya meminta PPK, PPS dan KPPS sebisa mungkin menciptakan penyelenggaraan pemilihan yang berintegritas. Karena itu seleksi terhadap panitia adhoc dilakukan super ketat, agar diperoleh penyelenggara yang benar-benar profesional dan berkualitas memahami tugasnya. Patut dicatat, selama penyelenggaraan Pileg, Pilpres dan Pilgub Sulut lalu, KPU Kotamobagu banyak melakukan funishment bahkan pencopotan beberapa anggota PPK dan PPS yang terbukti tidak netral atau mendukung salah satu peserta pemilihan. Sikap-sikap dan komitmen seperti itu akan terus dilakukan menghadapi Pilwako 2018 mendatang. (**/red. )

--------

⁽¹⁾ www.kpu.go.id., “Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi dan Preferensi Politik Masyarakat Kotamobagu” (Study Kasus Pilwako 2013, Pileg dan Pilpres 2014)

⁽²⁾ http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/06/16/o8ub59361-3-hal-ini-bikin-pemilih-menolak-uang