SE 1 Apel Pagi klik disini  SE 163 Daftar Pemantau  klik disini SE 164 Pemantauan Setkab klik disini Surat Sekjen 206 Daftar Inventarisasi Masalah SDM klik disini


Pilwako 2018: Waspadai Politik Uang

Tanggal : 18 Oct 2016 12:24:58 • Penulis : admin • Dibaca : 1464 x


Oleh:
Asep Sabar (Anggota KPU Kotamobagu)

TAHAPAN Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Kota Kotamobagu Tahun 2018, tak sampai 250 hari lagi. Nah, sambil menghitung hari, KPU Kota Kotamobagu kini sibuk mempersiapkan diri menyusun kegiatan serta anggaran yang akan digunakan pada perhelatan akbar lima tahunan itu.

Sebagai penyelenggara, KPU Kota Kotamobagu, sebagaimana pula KPU-KPU lainnya, hanya bisa berharap Pilwako 2018 di daerah ini bisa sukses dalam dua hal; Pertama, tingkat partisipasi masyarakat (parmas) tinggi. Dimana masyarakat pemilih berduyun-duyun akan menggunakan hak politiknya dengan mendatangi TPS-TPS. Namun, yang menjadi harap-harap cemas kami, mampukah tingkat parmas Pilwako 2018 Kota Kotamobagu nanti melampaui atau paling tidak menyamai angka 81,7 persen sebagaimana gelaran Pilwako 2013 lalu? Atau jangan-jangan malah “ambruk” dibawah angka itu?

Sebab, pada pelaksanaan Pilwako pertama pasca pemekaran daerah ditahun 2008 tercatat angka parmas daerah ini mencapai 84,66 persen, sayang turun di Pilwako 2013 sebesar 81,70 persen. Hal ini ditambah lagi saat Pemilihan Umum (Pileg dan Pilpres) 2014 dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Utara Tahun 2015, Kota Kotamobagu memiliki rapor buruk terkait parmas, lantaran turun jauh angka prosentasinya. Bisa dilihat tabelnya.

Tabel
Partisipasi Masyarakat Kotamobagu

NO

PEMILIHAN UMUM

TAHUN

PARMAS (%)

1.

Pemilihan Walikota Kotamobagu

2008

84,66

 

 

2013

81,70

 

 

2018

??

2.

Pemilihan Legislatif

2009

84,71

 

 

2014

79,28

3.

Pemilihan Presiden

2009

77,02

 

 

2014

67,26

4.

Pemilihan Gubernur Sulut

2010

63,70

 

 

2015

53,41

Sumber: Data KPU Kotamobagu, 2016


Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Kotamobagu tertinggi adalah ketika digelar Pileg (Pemilihan Legislatif/red. ) Tahun 2009 dengan angka 84,71 persen, diikuti Pilwako 2008 sebesar 84,66 persen. Setelah itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Parmas terendah adalah saat pelaksanaan Pilgub (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/red. ) Sulut 2015 kemarin, dimana Kota Kotamobagu hanya mencatat 53,41 persen. Padahal saat Pilgub ditahun 2010 parmasnya tercatat 63,70 persen.

Bicara parmas, sebenarnya bukan domain dan kreatifnya KPU saja dalam melakukan sosialisasi maupun pendidikan pemilih. Justru peran seluruh elemen masyarakat, media dan partai politik (parpol) juga menentukan. Sudah bukan rahasia lagi, hari ini kita masih temui masyarakat lebih memilih apatis, masa bodoh serta acuh tak acuh terhadap apapun yang namanya pemilihan umum. Bagi kelompok ini memilih atau tidak memilih sama saja, toh tidak mendapatkan apa-apa. Mencoblos atau tidak mencoblos daerah tidak maju, korupsi maupun pungli tetap saja semarak, dan program pemerintah hanya menguntungkan segelintir orang. Karena itu mereka memilih untuk tidak memilih.

Di bagian lain, parpol yang diharapkan bisa berperan strategis untuk meningkatkan parmas, tak bisa berharap banyak. Mereka hanya mengandalkan respon masyarakat agar mau memilih calon yang diusungnya. Di masa transisi sekarang ini, hanya sebagian kecil saja kualitas calon yang diusung parpol bisa mempengaruhi masyarakat, lainnya ditentukan oleh materi. Padahal, kalau saja parpol berinisiatif mengawal pemilih agar mau memilih, atau sekadar mengingat terkait daftar pemilih, pasti ada poin tersendiri buat parpol. Dan dipastikan ujung-ujungnya akan berdampak positif bagi dukungan masyarakat.

Kedua, selain harapan agar jalannya tahapan pilwako aman, lancar dan berintegritas, diharapkan terpilihnya pemimpin daerah hasil pemilihan yang bersih dari praktek money politics (politik uang). Karena itu KPU Kotamobagu berharap naiknya angka parmas di Pilwako 2018 nanti bukan lantaran ditopang praktek politik uang. Upaya penyelenggaraan pemilihan yang terbebas dari politik uang sebenarnya sudah gencar dikampanyekan KPU Kotamobagu sejak gelaran Pileg 2014, Pilpres 2014 dan Pilgub Sulut 2015 lalu.

Kekhawatiran tersebut rasanya beralasan bila merujuk pada hasil riset yang dilakukan kampus ternama di daerah ini yang hasilnya sungguh sangat mencengangkan. Hasil penelitian tahun 2015 itu menyimpulkan bahwa sebanyak 52,6 persen responden yang diteliti, menyatakan pemberian uang pada pelaksanaan Pilwako 2013, Pileg 2014, Pilpres 2014 serta Pilgub 2015, benar terjadi. Bahkan 38,3 persen responden mengakui kegiatan pemberian uang pada setiap momen politik kerap terjadi (1).  Ini jadi tantangan tersendiri bagi KPU Kotamobagu menyambut Pilwako 2018.

Melawan Politik Uang (Mental Masyarakat)

Maraknya praktek politik uang dalam setiap pemilihan umum, sebenarnya bermuara dari mental masyarakat kita. Bagaimana parpol dan para calon mau berusaha bermain fair serta jujur, kalau ternyata masyarakatnya sendiri sudah bermental pengemis; “ada uang ada suara”.

Sudah menjadi pemandangan kita semua di Kota Kotamobagu pada setiap menjelang pemungutan suara, masyarakat sengaja membuka lebar-lebar pintu rumahnya, berkumpul di teras rumah sambil menanti kedatangan tim sukses, orang suruhan, maupun calon yang akan “membayar” suara-suara mereka. Bahkan tak sungkan-sungkan mereka ada yang sampai membentangkan spanduk; “menerima serangan fajar’ atau “ada uang ada suara” dan lain-lain. Tak soal berapapun nominalnya, jam berapa kedatangannya, mereka akan setia menunggu. Layaknya para pengungsi mereka menanti uluran tangan dermawan.

Lalu, bagaimana cara merubah paradigma dan mental masyarakat yang kadung sudah kronis seperti itu? Pertama, parpol wajib memilih calon berkualitas, berkredibilitas, serta berintegritas. Jangan sampai parpol asal memilih calon, apalagi kalau sampai memaksakan kader yang track record-nya buruk di mata masyarakat. Parpol juga harus rajin mensosialisasikan calonnya kepada masyarakat. Jangan sekali-kali berharap uang dapat memberikan jaminan bisa meraup untung atau dukungan.

Kedua, kepada para calon yang bertarung harus mampu menciptakan iklim kompetisi yang positif. Berikan pemahaman dan jangan ajarkan masyarakat berpolitik praktis uang. Ketiga, sikap tegas penegakkan hukum sebagai efek jera, baik kepada pemberi maupun penerima uang. Ini senada dengan pernyataan Pakar Politik Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono, bahwa ada tiga hal praktik politik uang menjadi tidak efektif; Pertama, karena kandidatnya hebat, baik, dan rakyat mencintainya. Kedua, pemilih loyal pada parpol. Jadi siapa pun yang diusung parpol, akan tetap dipilih. Ketiga sistem hukum serta moral hukum tegas dan kuat (2).

KPU Kotamobagu sendiri sudah berkomitmen akan serius menangani masalah politik uang di Pilwako 2018. Sudah tegas, Pasal 73 ayat 2 UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, menyatakan apabila ada kandidat dan atau tim sukses yang melakukan politik uang, maka atas rekomendasi Bawaslu, KPU bisa mendiskualifikasi kandidat tersebut. Artinya jika Bawaslu sudah menyatakan kandidat itu terbukti melakukan politik uang, KPU akan langsung mencoret. Ini bukan soal berani atau tidak, tapi soal penegakan aturan. KPU Kotamobagu komit menolak politik uang. “Jangan terima uangnya, laporkan pelakunya.” Kepada siapapun masyarakat, termasuk media, mari bersama-sama mengawasi jalannya Pilwako 2018 tanpa politik uang. Sudah waktunya kita melakukan gerakan moral melawan semua itu, lebih dari sekadar sosialisasi atau pendidikan pemilih.

Dimulai Dari Diri Sendiri

Kita semua menyadari bahwa praktek politik uang dalam setiap pemilihan memang sudah bukan lagi rahasia umum, karena itu kini saatnya meninggalkan jauh-jauh praktek curang dan tidak terpuji tersebut. Wikipedia menterjemahkan politik uang sebagai bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih, maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang.

Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus parpol menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Politik uang, seperti menyogok, memberikan imbalan termasuk transport, dan membeli suara, jelas dilarang. Ini tegas disebutkan dalam UU Pilkada Nomor 10/2016 yang menjadi dasar bagi Pilkada 2017 dan Pilkada selanjutnya. “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dnegan cara tertentu sehingga jadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, dipidana penjara 36 sampai 72 bulan atau denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar.” Bahkan tak hanya pemberi, penerima pemberian atau imbalan pun terkena sanksi sebagaimana pemberi.

Praktek politik uang dalam pilkada juga dapat dijerat KUHP Pasal 149 ayat (1) dan (2). Ayat 1 berbunyi "Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah.” Sedangkan ayat 2 mengatakan ”Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.”

Karena itu, dalam berbagai kegiatan menyongsong pemilihan umum, baik dengan parpol, masyarakat, maupun di acara-acara seperti bimbingan teknis serta sosialisasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), KPU Kotamobagu selalu mengingatkan untuk tidak main-main dengan politik uang.

Sebagai penyelenggara di tingkat bawah, PPK, PPS dan KPPS sangat menentukan baik-buruknya kualitas pemilihan. KPU Kotamobagu juga kerap menginstruksikan kepada seluruh anggota PPK, PPS serta KPPS untuk ikut mengawasi jalannya pemilihan, bila mendapati praktek politik uang segera laporkan ke Panwas atau aparat penegak hukum disertai bukti-bukti. Pertimbangannya, sebagai bagian dari masyarakat, KPU Kota Kotamobagu, PPK, PPS dan KPPS, wajib memberikan laporan bila ada kejanggalan dalam proses pemilihan.

KPU Kotamobagu bahkan tak henti-hentinya meminta PPK, PPS dan KPPS sebisa mungkin menciptakan penyelenggaraan pemilihan yang berintegritas. Karena itu seleksi terhadap panitia adhoc dilakukan super ketat, agar diperoleh penyelenggara yang benar-benar profesional dan berkualitas memahami tugasnya. Patut dicatat, selama penyelenggaraan Pileg, Pilpres dan Pilgub Sulut lalu, KPU Kotamobagu banyak melakukan funishment bahkan pencopotan beberapa anggota PPK dan PPS yang terbukti tidak netral atau mendukung salah satu peserta pemilihan. Sikap-sikap dan komitmen seperti itu akan terus dilakukan menghadapi Pilwako 2018 mendatang. (**/red. )

--------

(1) www.kpu.go.id., “Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi dan Preferensi Politik Masyarakat Kotamobagu” (Study Kasus Pilwako 2013, Pileg dan Pilpres 2014)

(2) http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/06/16/o8ub59361-3-hal-ini-bikin-pemilih-menolak-uang

Post Terkait

  • Pertarungan Pilkada 2017
    Tanggal : 2017-01-09 14:07:49

    Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia tahun 2017 akan dilaksanakan secara langsung dan serentak (rabu tanggal 15 Februari 2017) ...Selengkapnya...


  • Kekosongan Itu Masih Ada (Tinjauan UU Nomor 10 Tahun 2016)
    Tanggal : 2017-01-04 08:42:43

    Pemilihan Walikota dan Walikota Pematang Siantar susulan telah dilaksanakan pada tanggal 16 November 2016 yang lalu dengan sukses aman dan tertib. Sebagaimana diketahui Kota Pematang Siantar adalah salah satu dari 5 daerah di Indonesia yang ditunda pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2015. ...Selengkapnya...


  • Pilkada Pematang Siantar dalam Kerangka Demokrasi Lokal
    Tanggal : 2017-01-04 08:29:34

    Demokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah sistem politik yang berupaya untuk menghantarkan keputusan-keputusan politik secara partisipatif oleh individu-individu yang mendapatkan kekuasaan melalui persaingan yang adil (fairness competition) dalam memperebutkan suara rakyat. ...Selengkapnya...


  • Seruan Demokrasi dari Mimbar Upacara
    Tanggal : 2016-12-01 09:29:36

    Ketika terbentur data yang saya cari itulah datang seorang kawan Ferdian membawakan satu buah buku berjudul Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2015 ...Selengkapnya...


  • Berita dan Tanggung Jawab Informasi Publik
    Tanggal : 2016-11-22 12:54:44

    Sejak Tahun 2015, KPU juga gencar mensosialisasikan pentingnya keterbukaan informasi publik. Lahirnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU adalah semangat lembaga penyelenggara pemilu untuk bisa tampil secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab kepada publik. ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://www.kpu-sumbarprov.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://www.kpu.kepriprov.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://kpud-baliprov.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kpu-kalbarprov.go.id/
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://www.kpu-kaltimprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://kpud.sulselprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...