RUU Pilkada Kampanye Didorong agar Lebih Semarak

Tanggal : 26 May 2016 15:44:00 • Penulis : admin • Dibaca : 1278 x


Jakarta, Kompas – Calon kepala/wakil kepala daerah kembali diperbolehkan untuk mengadakan sekaligus memasang alat peraga kampanye sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong kampanye pemilihan kepala daerah melalui alat peraga kembali semarak.

Hanya saja, jumlah, jenis, dan tempat pemasangan alat peraga tetap dibatasi demi menjamin keadilan dan kesertaraan di antara calon serta ridak merusak keindahan kota.

Ketua Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dari Fraksi Partai Golkar, Rambe Kamarulzaman, Rabu (25/5), mengatakan, hal itu diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah agar pilkada gelombang kedua, tahun 2017, lebih semarak.

“Ini bentuk evaluasi terhadap Pilkada 2015. Jangan sampai pilkada diadakan sekedar jadi agenda negara. Pilkada menjadi ajang yang penting sebagai momen pendidikan politik, rakyat harus terus diberi harapan,”kata Rambe.

Senada dengan hal itu, Direktural Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan, pemerintah dan DPR melihat aturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengharuskan pengadaan dan pemasanan alat peraga hanya difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat kampanye Pilkada 2015 tidak semarak.

“Bahkan Presiden Joko Widodo juga sempat mengkritik mengenai tidak semaraknya pilkada ini,” katanya.

Hal itu terjadi karena pengadaan dan pemasangan alat peraga kampanye sangat bergantung pada besaran dana yang diberikan pemerintah daerah kepada KPU. Ketika dana yang diberikan pemda besar, alat peraga kampanye yang diadakan dan dipasang KPU bisa tersebar di banyak tempat. Sebaliknya, ketika anggaran daerah terbatas sehingga yang dikucurkan pemda ke KPU pun minim, pengadaan dan pemasangan alat peraga ikut terbatas.

Kendala lain, sering dijumpai, saat Pilkada 2015 berlangsung, alat peraga yang dipasang KPU rusak. Saat alat peraga rusak, penggantiannya membutuhkan waktu karena pengadaan alat peraga baru harus melalui proses tender.

Diperbolehkannya calon kepala daerah memasang alat peraga, ujar Sumarsono, tidak berarti menghilangkan tanggung jawab KPU dalam hal itu. KPU tetap harus mengadakan dan memasang alat peraga kampanye yang nantinya akan dikombinasikan dengan alat peraga yang dipasang calon.

Gubernur dilantik
Kemarin, Presiden Joko Widodo melantik empat gubernur, yaitu Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran serta Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Said Ismail dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Paku Alam X. Dua dari empat gubernur yang dilantik menggantikan pejabat sebelumnya yang tersandung kasus korupsi.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa gubernur dan wakil gubernur merupakan ujung tombak keberhasilan program prioritas nasional. Presiden meminta agar mereka menyukseskan program dengan regulasi pemerintah. Peran gubernur/wakil gubernur penting sebagai simpul koordinasi antara pusat dan pemerintah di tingkat kabupaten dan kota.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta para gubernur menyiapkan daerah yang dipimpinnya menghadapi era kompetisi dan persaingan global. Dalam memikul tigas itu, gubernur tidak dapat bekerja sendirian, tetapi perlu membangun sinergi dengan banyak pihak (APA/AGE/NDY) sumber: Kompas, 26 Mei 2016 halaman 4 kolom 6-7


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...