Pengumuman Perpanjangan Seleksi Eselon II.b klik di sini Surat 708 Pembentukan PPS Pilkada 2018 klik di sini Syarat Calon Anggota KPU klik di sini Und Bimtek Dapil klik di sini

KPU Kebut Pengesahan PKPU untuk Pilkada Serentak

Tanggal : 05 Mar 2015 10:14:00 • Penulis : admin • Dibaca : 56991 x


Indo Pos, JAKARTA - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak 2015 tengah dikebut. KPU menargetkan aturan tersebut disahkan awal April mendatang. Sedangkan, revisi draf PKPU dijanjikan rampung dalam satu minggu ini agar agenda pilkada serentak tidak terhambat.

"Sementara PKPU kita bahas. Kemungkinan sekitar April awal baru turun," ungkap Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Komisioner KPU kepada INDOPOS, Rabu (4/2).

Dia mengaku, pihaknya menargetkan mampu menyelesaikan revisi draf peraturan KPU (PKPU) mengenai pilkada serentak dalam satu minggu. Saat ini proses perbaikan masih terus berlangsung dan diharapkan pada minggu kedua Maret, draf PKPU tersebut sudah bisa diuji publikkan.

Ferry mengatakan, dari 10 PKPU yang disiapkan untuk pelaksanaan pilkada serentak, ada tiga draf PKPU yang telah selesai pembahasannya di tingkat internal yakni, PKPU tentang tahapan, PKPU tentang logistik, dan PKPU tentang partisipasi masyarakat.

"Sudah tiga dan untuk selanjutnya akan kita bahas juga PKPU kampanye, pemutakhiran data pemilih dan pencalonan," ujarnya.

Menurut dia, langkah cepat KPU ini ditujukan agar pada minggu ke-tiga dan ke-empat Maret, pihaknya sudah bisa berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR. Untuk kemudian pada April 2015 ke-10 PKPU itu sudah bisa digunakan. "Kami berharap awal April sudah bisa disahkan," tandasnya. Adapun pada pembahasan PKPU tahapan, lanjutnya, sempat terjadi perdebatan di KPU tentang penentuan waktu pelaksanaan pemungutan suara pilkada. Saat ini, sudah ada tiga alternatif yang dapat digunakan, antara lain dua, sembilan, dan 16 Desember 2015. Ketiganya menurut Ferry, sudah dilakukan simulasi masing-masing untuk melihat sisi positif dan negatifnya.

"Kita memang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pengaruhnya terhadap logistik, sosialisasi, bimtek (bimbingan teknis, red), juga soal sengketa," imbuh Ferry.

Terpisah. Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman memastikan konsultasi PKPU akan diadakan setelah DPR menyelesaikan masa resesnya 23 Maret mendatang. PKPU pertama yang akan segera dibahas adalah mengenai waktu dan tahapan pilkada.

"Nanti setelah tanggal 23 Maret, setelah kita buka sidang, baru KPU berkomunikasi dengan Komisi II masalah penjadwalan," terangnya.

Ditambahkan anggota DPR RI lainnya. Amirul Tamim, dia meminta KPU mematuhi aturan dalam menyelenggarakan pilkada. Karena, di dalam Undang-undang pilkada yang sudah disahkan pemerintah disebutkan bahwa penyelenggaraan pilkada serentak dilaksanakan tiga gelombang dan peserta pilkada setiap gelombang sudah disebutkan dengan jelas.

Pilkada gelombang pertama yang akan digelar Desember 2015, kata dia, pesertanya adalah daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2015 dan semeter 1 tahun 2016. Sedangkan peserta pilkada gelombang kedua, adalah daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir semester II tahun 2016 dan tahun 2017.

Terakhir pilkada gelombang ketiga, akan digelar tahun 2018, dengan peserta daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2018.

"Merujuk pada aturan itu, tidak boleh ada daerah yang meminta penyelenggaraan pilkadanya dipercepat atau diundur pada gelombang berikutnya," tegas poolitisi asal daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tenggara itu. (aen) Sumber : Indo Pos Hal: 4

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...