Pengumuman Perpanjangan Seleksi Eselon II.b klik di sini Surat 708 Pembentukan PPS Pilkada 2018 klik di sini Syarat Calon Anggota KPU klik di sini Und Bimtek Dapil klik di sini

Mendagri Siapkan Payung Hukum Pos Anggaran Pilkada

Tanggal : 03 Mar 2015 14:06:00 • Penulis : admin • Dibaca : 21314 x


INILAHCOM, Bandung - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyiapkan payung hukum agar Pemerintah daerah bisa menggunakan anggaran dari Pos lain untuk membiayai penyelenggaraan Pilkada serentak pada 2015.

Dia berharap, daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak tidak terhambat karena tidak adanya anggaran.

"Pilkada (serentak) sudah enggak ada masalah, 2015. Termasuk yang (masa periode kepala daerah habis) awal 2016, diajukan," kata Tjahjo usai menghadiri peringatan tingkat nasional Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, di Lapangan Gasibu, Bandung, Selasa (3/3/2015).

Dia mengatakan, jika ada daerah yang belum menganggarkan biaya pilkada serentak pada APBD 2015 bisa menggunakan dana dari pos yang lain. Dia meminta para kepala daerah harus segera berkoordinasi dengan pihak terkait mulai dari DPRD dan KPUD.

"Berapa yang dibutuhkan segera komunikasikan dengan KPU," tutur dia.

Saat ini, kata Tjahjo pihaknya hanya tinggal menunggu kesiapan dari masing-masing KPU. Tjahjo memastikan, pelaksanaan pilkada serentak tidak akan menggunakan dana APBN, melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.

"Semua anggaran di daerah, tidak dari APBN," kata dia.

Sesuai Perpu Nomor 1 Tahun 2014, Kemendagri mencatat 280 kepala daerah se-Indonesia menggelar Pilkada langsung tersebut. 204 daerah digelar pada 2015. Sisanya digelar tahun depan.
"Kalau daerah yang belum menganggarkan, kami akan berikan payung hukumnya supaya menganggarkan pos-pos penggunaan," terangnya.

Kalaupun memang daerah tertentu tidak bisa menggelar Pilkada serentak di 2015 dan 2016, dia mengaku masih bisa menggelar pada dua tahun ke depan.

"Kalau memang terpaksa daerah tingkat dua tidak mampu, masih bisa digelar di 2017," ujarnya.

Sesuai Pasal 201 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan pemungutan suara yang digelar Desember tahun ini dilakukan untuk pemerintah yang masa jabatannya habis pada 2015 dan semester awal 2016.

Di tempat yang sama, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, seluruh daerah yang akan menggelar pilkada serentak di Jabar tidak mengalami kendala berarti terkait biaya. Meski dua kabupaten/kota sempat terkendala anggaran, menurutnya hal itu akan segera teratasi sehingga tidak akan menghambat pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

"Ada duitnya untuk pilkada (serentak 2015), tinggal masalah administrasi," kata Heryawan seraya menyebut anggaran untuk pilkada serentak dianggarkan dalam APBD perubahan kabupaten/kota.

Selain itu, Heryawan mengaku, Pemerintah Provinsi Jabar siap membantu biaya meski tidak terlalu besar. "Ada bantuan provinsi. Berapa besarannya, saya tidak tahu. Prinsipnya bisa dan siap," tutup dia. [mes] Sumber:inilah.com

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://www.kpud-lampungprov.go.id/
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://kpu-jatengprov.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://www.kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id/depan
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kpu-kalselprov.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://kpud-sultraprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://www.kpu-sultengprov.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://kpu-gorontaloprov.go.id//
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://www.kpu-bengkuluprov.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
https://kaltaraprov.kpu.go.id/index.php

Selengkapnya...