“Kami lakukan ini dalam bentuk orasi sambil berjalan dengan membawa spanduk. Jadi ini adalah sosialisasi massal yang kami lakukan dengan melibatkan semua staf dan sambil berjalan dengan berorasi ajakan untuk berpartisipasi aktif dalam semua tahapan pemilu” ujar Syamsu Rijal.

Perkuat Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menunjang penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilu, KPU dengan ITB membuat nota kesepahaman

Amnasmen, dalam sambutan peresmiannya mengatakan, RPP merupakan media penting sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) khususnya di Kota Sawahlunto.

KPU dan Disdukcapil akan terus melakukan perbaikan data pemilih lebih baik. Kota Sawahlunto juga akan melakukan Pemilihan Walikota dan WakilWalikota secara serentak 27 Juni 2018.

Joko Purnomo dalam pemaparannya menyampaikan tentang implementasi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Diantaranya Joko menjelaskan formula penghitungan perolehan kursi dengan metode sainte lague, dimana sebelumnya menggunakan metode kuota here.

“Proses dan mekanisme pemilihan mirip dengan pemilu, hanya beberapa sisi sedikit disederhanakan sesuai dengan kondisi lapangan,” ujar Divisi Sosialisasi I Gede Krisna Adi Widana.

“Jika tidak ada peran aktif partai politik, maka tidak akan maksimal capaiannya. Kerjasama yang baik antara pihak penyelenggara dan stakeholder sangat menentukan keberhasilan pemilihan serentak yang aman dan damai, serta berintegritas," terang Amnamen.

Dalam bimtek tersebut para operator diberikan pengenalan aplikasi SIPOL yang berisi enam elemen, yaitu: profil parpol; keanggotaan parpol; pengurus parpol; kepengurusan parpol; kantor parpol; dan cek kegandaan.

Partai politik (parpol) yang ingin menjadi peserta Pemilu 2019 wajib mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan yang disebut mendaftar itu setelah dokumen persyaratan lengkap

Menyongsong tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol calon peserta Pemilu 2019, KPU menggelar pelatihan aplikasi SIPOL

Aksi Hamzah dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi diselenggarakan berkat dukungan dari Disdukcapil, yang bertujuan agar masyarakat dapat secara bersama-sama memahami tahapan-tahapan pada Pilkada Serentak Tahun 2018.

Ibu-ibu itu berlomba mengambil hadiah setelah diajukan pertanyaan dan semua langsung menjawab tanpa menunggu aba-aba dari tim otocar yang dipandu oleh Faizal Hamzah Barlian bersama Asrul Mustafa Gani dan Baharuddin.

"Elemen Masyarakat harus paham tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018," ujar Nahdiyah.

Divisi Sosialisasi I Gede Krisna Adi Widana didampingi Kasubag Teknis, I Nyoman Orta Susila menyambut baik inisiatif sekolah untuk menerapkan sistem pemilihan dengan mengedepankan proses demokrasi.

Surat Edaran Nomor 531/PP.02-SD/01/KPU/IX/2017, tanggal 18 September 2017 perihal Pedoman Riset Kepemiluan 2017 yang ditujukan untuk 7 (tujuh) KPU Provinsi/KIP Aceh.

“Warga pemakai narkoba tentu tak bisa jadi penyelenggara pemilu. Karena penyelenggara mesti orang tak terpengaruh narkoba, tidak tergantung dengan zat haram dan bebas dengan segala perkara yang merusak itu,” kata Lindo.

Terkait Pemilu 2019, Arief memaparkan bahwa terdapat norma baru dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Beberapa diantaranya mengenai jumlah keanggotaan KPU di provinsi dan kabupaten/kota, penambahan 15 kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, serta mekanisme pendaftaran dan verifikasi calon parpol peserta Pemilu 2019.

Sebagus apapun pesan yang ingin disampaikan, jika dalam tahapan penyampaiannya sudah membosankan, pasti akan cepat dilupakan dan jangan berharap publik masih mau menunggu nilai-nilai tersebut dibuktikan.

Dua hari setelah dikunjungi Ketua KPU RI, Arif Budiman, Ketua KPU Kota Kotamobagu, Nayodo Koerniawan menyatakan mundur dari lembaga penyelenggara pemilu ini.

Komisioner Divisi Umum dan Logistik KPU Kabupaten Tabanan, I Ketut Narta menyampaikan pengelolaan kearsipan adalah kewajiban KPU, oleh karenanya penataan dan pengelolaan arsip yang ada di KPU Kabupaten Tabanan dilaksanakan setiap Jumat.